Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan membantu penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, terkadang UMKM sering menghadapi masalah dalam mendapatkan dokumen legalitas berusaha.

Sehingga pemerintah Indonesia, lewat KemenkopUKM, telah membuat aturan baru. Aturan ini bertujuan memudahkan UMKM dalam mendapatkan izin usaha. Aturannya adalah Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019. Artikel ini akan membantu Anda mengenal dan memahami atas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan aspek legalitas usaha kecil di Indonesia.

Apa itu Izin Usaha Mikro Kecil?

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ini adalah izin usaha dalam satu lembar. Ini memudahkan pelaku usaha mikro kecil untuk berkembang secara legal.

Definisi dan Tujuan IUMK

Izin usaha mikro kecil adalah izin untuk seseorang atau badan usaha yang ingin bergerak di bidang usaha mikro dan kecil. Tujuannya adalah:

  • Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil
  • Menjadi sarana pemberdayaan bagi UMKM untuk berkembang
  • Memudahkan proses perizinan bagi definisi iumk dan tujuan iumk

Dengan IUMK, diharapkan pertumbuhan dan perkembangan sektor izin usaha mikro kecil di Indonesia bisa ditingkatkan.

Baca Juga Mengenal Apa Itu UMKM dan Ciri-Cirinya di Indonesia

Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil

Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) di Indonesia. Dengan IUMK, PUMK bisa mendapatkan manfaat yang mendukung pertumbuhan usahanya.

Ada beberapa keuntungan utama dari memiliki IUMK:

  1. Mendapatkan kepastian hukum usaha mikro dan perlindungan saat menjalankan usaha.
  2. Berhak mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha dari berbagai pihak.
  3. Memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
  4. Berhak menerima pemberdayaan UMKM dari berbagai sumber.

Memiliki legalitas usaha kecil melalui IUMK sangat penting. Ini menjadi fondasi untuk mengembangkan usaha PUMK secara optimal.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia

Memahami kriteria usaha mikro dan kecil di Indonesia sangat penting. Ini berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria ini menentukan apakah usaha kita termasuk mikro atau kecil.

Batasan Modal dan Omset

Menurut undang-undang, usaha mikro memiliki modal usaha mikro maksimal Rp 50 juta. Juga, omset usaha mikro tidak boleh melebihi Rp 300 juta per tahun.

Usaha kecil berbeda, dengan modal usaha kecil antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Sementara itu, omset usaha kecil harus lebih dari Rp 300 juta tapi tidak lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun.

Memahami kriteria ini membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka bisa mengetahui apakah usahanya layak untuk mendapatkan IUMK.

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil

Pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK) di Indonesia berdasarkan tiga prinsip utama. Tujuannya adalah mempermudah dan mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

  1. Prosedur sederhana, mudah, dan cepat: Proses izin usaha kecil dirancang untuk meminimalkan birokrasi. Ini mempersingkat waktu pengurusan. Dengan demikian, kemudahan izin usaha mikro dapat segera diraih oleh pelaku usaha.
  2. Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil: Informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tersedia. Ini mengenai persyaratan, prosedur, dan alur prinsip pemberian iumk.
  3. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha: Pemberian IUMK memberikan jaminan keabsahan dan perlindungan hukum. Ini memberikan keamanan bagi usaha mikro dan kecil, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan tenang.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, diharapkan para pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah memperoleh izin usaha. Mereka bisa fokus pada pengembangan bisnis. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga Mengapa UMKM Harus Upgrade Menjadi PT?

Persyaratan Pengajuan IUMK

Untuk mengajukan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), pelaku usaha mikro dan kecil harus memenuhi beberapa persyaratan. Memahami dokumen yang dibutuhkan adalah kunci awal. Ini penting dalam proses pengajuan syarat pengajuan iumk.

Dokumen yang Diperlukan

Daftar dokumen yang dibutuhkan saat mengajukan dokumen iumk adalah sebagai berikut:

  • Surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) terkait lokasi usaha
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar
  • Formulir pengajuan IUMK yang telah diisi, mencakup informasi seperti nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah persyaratan izin usaha mikro

Kelengkapan dokumen ini adalah syarat utama dalam proses syarat pengajuan iumk. Pastikan untuk mempersiapkannya dengan baik sebelum mengurus IUMK.

Proses Penerbitan IUMK

Memahami proses penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK) sangat penting bagi UMKM di Indonesia. Kami akan jelaskan prosedur penerbitan IUMK dengan rinci. Ini agar UMKM bisa mudah mengurus dan mendapatkan izin usaha mereka.

Proses penerbitan IUMK dimulai dari pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota ke Camat. Camat akan menerbitkan IUMK dalam waktu 1 hari kerja setelah pendaftaran selesai dan berkas lengkap serta benar.

IUMK bisa dicabut jika pelaku usaha mikro kecil (PUMK) melanggar aturan. Tidak ada biaya, retribusi, atau pungutan lainnya saat penerbitan IUMK.

  1. Penerbitan naskah IUMK dilakukan oleh Camat yang diberi wewenang oleh Bupati/Walikota.
  2. IUMK diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja setelah pendaftaran diterima, lengkap, dan benar.
  3. IUMK dicabut jika PUMK melanggar aturan.
  4. Tidak ada biaya, retribusi, atau pungutan lainnya saat penerbitan IUMK.

Dengan mengerti proses penerbitan IUMK, diharapkan UMKM bisa mudah mendapatkan izin usaha. Ini membantu UMKM berkembang dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Izin Usaha Mikro Kecil dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Memulai usaha mikro atau kecil di Indonesia membutuhkan pengetahuan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas resmi untuk pelaku usaha yang terdaftar di Sistem Online Single Submission (OSS).

Memiliki NIB membuat usaha perorangan resmi terdaftar. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Syarat untuk mendapatkan NIB di OSS meliputi:

  • Nama
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Alamat tempat tinggal
  • Bidang usaha
  • Lokasi penanaman modal
  • Besaran rencana penanaman modal
  • Rencana penggunaan tenaga kerja
  • Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha perorangan

Dengan nib untuk usaha mikro atau nib untuk usaha kecil, usaha Anda resmi terdaftar. Ini memudahkan aktivitas bisnis Anda. Pendaftaran nib umkm penting untuk legalitas usaha dan akses bisnis yang lebih luas.

Izin Lingkungan dan SPPL untuk Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil (UMKM) sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Mereka perlu memperhatikan lingkungan dalam bisnis mereka. Ini termasuk izin lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Pengecualian Izin Lingkungan dan SPPL

Walaupun izin lingkungan melalui Online Single Submission (OSS), UMKM ada pengecualian. Menurut Peraturan Pemerintah, UMKM dan usaha tanpa Amdal atau UKL-UPL tidak perlu izin lingkungan.

Usaha mikro dan kecil cukup dengan SPPL sebagai pernyataan kesanggupan. Ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang OSS.

Pengecualian ini membuat proses perizinan UMKM lebih mudah. Mereka bisa fokus pada pengembangan usaha tanpa masalah izin lingkungan umkm yang rumit.

Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM. Mereka menyediakan program pendampingan umkm dan pemberdayaan umkm untuk pelaku UMKM. Ini termasuk pemegang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Ada beberapa bentuk program pemerintah untuk umkm yang disediakan:

  1. Memberikan pendampingan untuk pengembangan usaha bagi pemegang IUMK. Pendampingan meliputi bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan, dan bantuan lainnya. Tujuannya membantu UMKM mengelola dan mengembangkan bisnisnya.
  2. Memfasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Pemerintah bekerja sama dengan institusi keuangan untuk mempermudah akses pendanaan bagi UMKM.
  3. Menyediakan program-program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas UMKM. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial, produksi, pemasaran, dan daya saing UMKM.

Dengan pendampingan umkm dan pemberdayaan umkm yang komprehensif, UMKM di Indonesia diharapkan tumbuh dan berkembang. Ini akan menjadi penopang perekonomian nasional.

Kesimpulan

Setelah mengetahui detail terkait Izin Usaha Mikro Kecil, bisa di simpulkan IUMK adalah dokumen legalitas yang penting untuk pelaku usaha yang dapat memberikan kepastian hukum dan bantuan untuk UMKM dalam berkembang.

Dengan segudang manafaat salah satunya adalah proses pengajuan IUMK yang mudah dan cepat dengan biaya terjangkau yang memudahakan UMKM mendapatkan legalitas, akses pembiayaan, dan dukungan pemerintah. Akhirnya, ini meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM.

Dengan legalitas, UMKM bisa akses berbagai dukungan pemerintah. Ini meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.