Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan Sistem Cortex. Meskipun sistem ini membawa berbagai keunggulan dalam pengawasan pajak dan kepatuhan wajib pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan maupun DJP sendiri.


Apa Itu Sistem Cortex DJP?

Sistem Cortex (Compliance Risk Management Tax System) adalah sistem yang dikembangkan oleh DJP untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data analytics), sistem ini membantu DJP dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan dan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak.

Namun, penerapan sistem ini tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah tantangan teknis, kebijakan, serta kesiapan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi optimalisasi penggunaannya di berbagai sektor usaha.


Kekurangan dan Tantangan dalam Implementasi Sistem Cortex DJP

1. Ketergantungan pada Kualitas Data yang Masuk Sistem Cortex bergantung pada data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan perusahaan dan data eksternal. Jika data yang masuk tidak akurat atau tidak lengkap, hasil analisis yang diberikan oleh sistem bisa menjadi kurang tepat, menyebabkan potensi kesalahan dalam penilaian kepatuhan pajak.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi bagi Wajib Pajak Banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah (UKM), masih belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem ini bekerja. Minimnya sosialisasi menyebabkan kebingungan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan risiko kesalahan administratif.

3. Potensi Kesalahan dalam Identifikasi Risiko Pajak Meskipun menggunakan kecerdasan buatan, sistem ini tetap memiliki keterbatasan dalam memahami konteks bisnis suatu perusahaan. Ada kemungkinan perusahaan yang sebenarnya patuh justru terdeteksi sebagai entitas berisiko tinggi karena pola transaksi yang dianggap mencurigakan oleh algoritma.

4. Tingkat Keamanan Data yang Menjadi Tantangan Dengan semakin banyaknya informasi pajak yang terintegrasi dalam sistem digital, risiko kebocoran data juga meningkat. DJP perlu memastikan bahwa Sistem Cortex memiliki sistem keamanan yang kuat agar tidak menjadi target serangan siber.

5. Kesulitan dalam Integrasi dengan Sistem Perusahaan Tidak semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi atau ERP yang dapat terhubung langsung dengan Sistem Cortex. Akibatnya, beberapa perusahaan harus melakukan penyesuaian besar terhadap sistem internal mereka, yang memerlukan biaya tambahan dan waktu implementasi yang tidak singkat.

6. Kurangnya Dukungan Teknis yang Memadai Beberapa wajib pajak mengeluhkan kurangnya layanan dukungan teknis yang cepat dan responsif dalam mengatasi masalah yang timbul saat menggunakan sistem ini. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses pelaporan pajak dan meningkatkan beban administratif perusahaan.

7. Regulasi yang Terus Berubah Sistem Cortex DJP terus dikembangkan seiring dengan perubahan regulasi perpajakan di Indonesia. Perubahan regulasi yang cepat dapat menyebabkan sistem ini menjadi kurang relevan dalam waktu singkat, sehingga perlu terus diperbarui agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Dampak Kekurangan Sistem Cortex terhadap Perusahaan

1. Peningkatan Beban Administratif Perusahaan harus menyesuaikan sistem internal mereka agar sesuai dengan Cortex, yang dapat meningkatkan beban kerja bagian keuangan dan perpajakan.

2. Ketidakpastian dalam Evaluasi Pajak Kesalahan dalam identifikasi risiko dapat mengakibatkan perusahaan harus menghadapi pemeriksaan pajak yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

3. Biaya Tambahan untuk Kepatuhan Pajak Beberapa perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengadopsi sistem baru, seperti pelatihan karyawan atau pembaruan perangkat lunak akuntansi.


Kesimpulan

Meskipun Sistem Cortex DJP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini benar-benar efektif dan adil bagi semua wajib pajak. Untuk itu, DJP perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi, meningkatkan kualitas sistem, serta memastikan bahwa perusahaan mendapatkan dukungan yang cukup dalam proses implementasinya.